Indonesia adalah Negara Demokratis, dimana memiliki berbagai partai politik didalamnya. Partai politik memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan publik di berbagai sektor, termasuk sektor pendidikan.
Kebijakan pendidikan di Indonesia selalu menjadi topik yang penting, karena pendidikan merupakan pondasi penting bagi kemajuan suatu bangsa.
Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas persaingan dengan suatu golongan atau golongan yang mempunyai pandangan yang berbeda (Budiardjo, 2000: 163).
Dalam setiap negara demokrasi terdapatnya partai politik lebih dan sama merupakan syarat yang paling menonjol, meingat rakyat mempunyai alternatif untuk memilih. Tanpa adanya pilihan alternatif maka rakyat akan sukar untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasinya yang paling cocok dengan dirinya. Oleh karena itu, adanya wadah penyaluran pemikiran yang berbeda-beda merupakan suatu conditiosince quanon atau suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada. Tanpa adanya partai politik yang lebih dari satu. Maka demokrasi dapat ditegakkan (Sukarna, 2003: 79).
Partai politik di Indonesia memiliki peran dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Salah satu peran penting partai politik adalah sebagai pengusung visi dan misi dalam pemilihan umum. Ketika partai politik memenangkan pemilihan umum dan membentuk pemerintahan, mereka memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebijakan mereka.
Salah satu contoh pengaruh partai politik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia adalah peningkatan anggaran pendidikan. Setiap partai politik memiliki pandangan yang berbeda tentang seberapa besar alokasi anggaran yang seharusnya diberikan kepada pendidikan. Ketika partai politik yang memiliki fokus pada pendidikan memenangkan pemilihan umum, mereka cenderung akan lebih cermat dalam meningkatkan anggaran pendidikan. Hal ini dapat berdampak positif pada sektor pendidikan, karena sumber daya yang lebih besar dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, memberikan pelatihan kepada guru, dan peningkatan kurikulum.
Selain itu, partai politik juga memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Tidak hanya alokasi anggaran saja, partai politik juga dapat memengaruhi kebijakan pendidikan secara substansial. Ketika partai politik yang memiliki pandangan khusus terhadap pendidikan memenangkan PEMILU, mereka dapat mengubah prioritas dalam kurikulum dan mendorong perubahan dalam metode pengajaran. Misalnya, partai politik yang memandang pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam bidang teknologi mungkin akan mendorong pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang lebih kuat.
Pengaruh partai politik terhadap kebijakan pendidikan tidak selalu memiiki aspek positifnya. Namun, pengaruh partai politik terhadap kebijakan pendidikan juga dapat memiliki aspek negatif. Seringkali, pendidikan itu dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan partai, dan bukan untuk kepentingan masyarakat. Pergantian kekuasaan dari satu partai politik ke partai politik lainnya juga dapat menyebabkan perubahan kebijakan pendidikan yang drastis, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kebutuhan jangka panjang sektor pendidikan.
Selain itu juga, terdapat tantangan dalam konsistensi kebijakan pendidikan karena perubahan dalam komposisi partai politik dalam pemerintahan. Seringkali kebijakan pendidikan yang dimulai oleh satu pemerintahan tidak selalu berlanjut atau dipertahankan oleh pemerintahan berikutnya, alasannya adalah berbedanya pandangan dalam menanggapi kebijakan tersebut, terutama jika partai politik yang berkuasa berbeda.
Kemudian, partai politik terkadang menggunakan isu-isu pendidikan sebagai alat politik dalam kampanye politik mereka tanpa komitmen yang sesungguhnya terhadap implementasi kebijakan pendidikan yang nyata. Dan juga ini bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam perencanaan jangka panjang sektor pendidikan.
Dan perlu diketahui juga bahwa pengaruh partai politik terhadap kebijakan pendidikan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Soalnya, Pendidikan adalah investasi jangka panjang dalam masa depan suatu bangsa, dan kebijakan pendidikan yang efektif haruslah mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia dan perubahan global. Oleh karena itu, partai politik memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan pendidikan yang tepat dan efektif bagi masyarakat, dan juga kebijakan tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pendidikan yang baik dan bisa juga konsultasi dengan para ahli pendidikan.
Pengaruh partai politik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia adalah signifikan, karena partai politik yang berkuasa memiliki peran penting dalam pembentukan, pembiayaan, kurikulum, dan reformasi pendidikan. Mereka dapat memengaruhi arah dan prioritas kebijakan pendidikan sesuai dengan platform politik mereka. Namun, pengaruh ini juga membawa potensi politisasi pendidikan dan perubahan kebijakan yang bersifat ad hoc. Oleh karena itu, hubungan antara partai politik dan kebijakan pendidikan perlu diawasi dengan cermat untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan tujuan pendidikan nasional tetap diutamakan dalam setiap kebijakan pendidikan yang diambil.
Penulis : Reyhan Jordy Prasetya, Mahasiswa jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas
